PALANGKA RAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat gabungan antara DPRD Kalteng bersama Tim Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di ruang rapat DPRD Kalteng, Senin (11/5/2026).
Ketua DPRD Kalteng, Arton S Dohong, mengatakan pembahasan LKPJ merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan legislatif untuk memastikan penggunaan anggaran daerah benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kami ingin memastikan seluruh program yang telah dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan target pembangunan daerah,” ujarnya.
Menurut Arton, meskipun seluruh fraksi menerima LKPJ Pemerintah Provinsi Kalteng Tahun Anggaran 2025, sejumlah catatan strategis tetap disampaikan sebagai bahan evaluasi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan ke depan.
DPRD menilai masih diperlukan perhatian serius terhadap beberapa sektor penting, mulai dari pelayanan dasar masyarakat, pembangunan infrastruktur, hingga pemerataan pembangunan di wilayah pedalaman dan daerah terpencil.
Ia menegaskan berbagai rekomendasi yang diberikan DPRD diharapkan dapat menjadi acuan pemerintah provinsi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas program pembangunan daerah.
“Apa yang menjadi rekomendasi DPRD nantinya diharapkan bisa menjadi perhatian pemerintah provinsi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan,” katanya.
Selain itu, Arton menilai sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah agar berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.
“Kolaborasi ini harus terus dijaga agar pembangunan berjalan optimal dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, masing-masing juru bicara fraksi turut menyerahkan hasil pembahasan serta rekomendasi terhadap LKPJ APBD 2025 kepada unsur pimpinan DPRD Kalteng sebagai bagian dari tahapan akhir pembahasan.
DPRD Kalteng berharap seluruh masukan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti pemerintah daerah guna memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, serta mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
