SAMPIT – Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SPBU Samuda di Jalan HM Arsyad, Kelurahan Mentaya Hilir Selatan, Senin (19/5/2026).
Sidak tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas ramainya keluhan masyarakat terkait antrean panjang kendaraan saat pengisian bahan bakar minyak (BBM) yang belakangan viral di media sosial.
Ketua Komisi II DPRD Kotim, Akhyannoor mengatakan pihaknya ingin memastikan kondisi di lapangan sekaligus mencari solusi agar persoalan antrean BBM tidak terus menimbulkan keresahan masyarakat.
“Inspeksi dadakan ini menindaklanjuti pemberitaan yang viral beberapa waktu lalu,” ujar Akhyannoor di Samuda.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua II DPRD Kotim, Rudianur, anggota Komisi II Zainuddin, anggota Komisi I Wahito Fajriannor, serta melibatkan unsur kepolisian, pihak kecamatan, Koramil Samuda, hingga Mako Ditpolairud Polda Kalteng.
Menurut Akhyannoor, sidak dilakukan setelah banyaknya laporan masyarakat terkait antrean kendaraan yang memanjang hingga memicu keributan antar pengantre. Bahkan sebelumnya sempat muncul keluhan dari sopir ambulans yang kesulitan mendapatkan BBM akibat antrean panjang di SPBU tersebut.
“Kami ingin melihat langsung kondisi di lapangan dan mencari solusi terhadap persoalan antrean BBM ini,” katanya.
Ia menjelaskan, persoalan antrean BBM sebenarnya tidak hanya terjadi di Kotim, tetapi juga dialami sejumlah daerah lain. Namun kondisi di SPBU Samuda menjadi perhatian karena sempat viral dan ramai diperbincangkan masyarakat.
DPRD berharap seluruh pihak terkait dapat bersama-sama melakukan pembenahan sistem antrean dan pelayanan pengisian BBM agar distribusi berjalan lebih tertib dan tidak merugikan masyarakat.
“Kami memastikan apa yang menjadi permasalahan di SPBU ini bisa segera diselesaikan sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih baik,” tambahnya.
Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, kondisi antrean kendaraan di SPBU Samuda mulai terlihat lebih tertib dibanding beberapa hari sebelumnya. Arus kendaraan yang masuk untuk pengisian BBM juga terpantau lebih lancar.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kotim Rudianur mengungkapkan sebelumnya antrean kendaraan di SPBU tersebut kerap memanjang hingga keluar area pengisian dan mengganggu masyarakat lain yang ingin membeli BBM non subsidi.
“Biasanya antrean mobil sampai keluar area SPBU. Akibatnya masyarakat lain, termasuk saya sendiri, kesulitan mendapatkan BBM non subsidi karena akses tertutup antrean kendaraan,” ujarnya.
Ia menilai kondisi tersebut tidak boleh terus dibiarkan karena berdampak terhadap aktivitas masyarakat, khususnya pengguna kendaraan yang benar-benar membutuhkan BBM untuk bekerja maupun layanan darurat.
Menurutnya, sistem pengaturan antrean harus diperbaiki agar distribusi BBM berjalan lebih tertib dan tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu.
“Jangan sampai gara-gara ulah oknum tertentu akhirnya seluruh masyarakat yang menerima dampaknya. Ini yang harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
Di sisi lain, Manajer SPBU Samuda, Adi menyampaikan apresiasi atas perhatian DPRD dan pihak terkait yang turun langsung memantau kondisi di lapangan.
Ia memastikan pelayanan pengisian BBM selama ini tetap berjalan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, baik untuk BBM subsidi maupun non subsidi.
Selain itu, pihak SPBU juga memastikan stok dan kuota BBM di SPBU Samuda masih dalam kondisi aman dan tidak mengalami pengurangan distribusi dari Pertamina.
“Kami tentu membutuhkan masukan dari semua pihak agar persoalan yang terjadi bisa menjadi bahan evaluasi dan pelayanan di SPBU ke depan semakin baik,” ujarnya.
