PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya mulai menyusun usulan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas aparatur dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi pemerintah pusat yang meminta seluruh daerah mengajukan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai kondisi riil di lapangan.
Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, menyampaikan bahwa kebutuhan tenaga aparatur di lingkungan pemerintah daerah masih cukup signifikan. Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) bahkan belum berfungsi optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia.
-
Rapat Pleno IV MD KAHMI Palangka Raya Hasilkan Kepemimpinan BaruMinggu, 17 Mei 2026
“Masih ada OPD yang membutuhkan tambahan tenaga agar pelayanan bisa berjalan lebih maksimal,” ujarnya, Kamis (23/4/2026).
Ia menjelaskan, pengusulan formasi CPNS akan dilakukan secara selektif dengan mengacu pada prioritas pembangunan daerah. Sektor pendidikan dan kesehatan menjadi fokus utama karena berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat.
“Kami diarahkan untuk memprioritaskan tenaga di bidang pendidikan dan kesehatan,” jelasnya.
Selain itu, Pemko juga memastikan bahwa proses rekrutmen nantinya akan dilaksanakan secara terbuka dan sesuai ketentuan yang berlaku, guna menjamin transparansi serta keadilan bagi seluruh pelamar.
Zaini pun mengingatkan masyarakat yang berminat mengikuti seleksi CPNS agar mulai mempersiapkan diri sejak dini, mengingat tingkat persaingan yang diperkirakan akan tinggi.
“Persiapkan diri dengan baik, karena seleksi CPNS selalu kompetitif,” tegasnya.
Ia menambahkan, peluang ini tidak hanya menjadi kesempatan kerja, tetapi juga ajang bagi masyarakat untuk berkontribusi langsung dalam pembangunan daerah melalui jalur birokrasi.
Dengan perencanaan yang matang, Pemko Palangka Raya berharap rekrutmen CPNS 2026 dapat memenuhi kebutuhan tenaga profesional sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik secara berkelanjutan.













