PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah H Agustiar Sabran selaku Ketua Umum Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Tengah melantik pengurus DAD dan Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak (BATAMAD) kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Jumat (22/5/2026).
Pelantikan berlangsung khidmat dan dihadiri unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah, Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) Marthin Billa, para bupati dan wali kota se-Kalteng, Penjabat Sekretaris Daerah Kalteng Linae Victoria Aden, kepala perangkat daerah, pengurus DAD Provinsi Kalteng, hingga jajaran BATAMAD kabupaten/kota.
Prosesi pelantikan diawali pembacaan Surat Keputusan DAD Kalteng oleh Sekretaris Umum Yulindra Dedy, dilanjutkan pemasangan Mandau dan Peteng Tengang didampingi Parada atau Tandak kepada para ketua DAD kabupaten/kota.
Rangkaian kegiatan juga diisi prosesi Tampung Tawar oleh basir sebagai simbol penguatan amanah dan tanggung jawab adat bagi seluruh pengurus yang dilantik.
Dalam sambutannya, Agustiar Sabran menegaskan pelantikan tersebut bukan sekadar agenda organisasi rutin, melainkan momentum penting untuk memperkuat koordinasi, menyatukan langkah, dan menyamakan persepsi dalam menghadapi berbagai dinamika sosial, budaya, dan ekonomi di Kalimantan Tengah.
Menurutnya, Kalimantan Tengah merupakan daerah yang kaya tidak hanya dari sisi sumber daya alam, tetapi juga keberagaman suku, budaya, dan agama yang harus dijaga bersama.
“Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita memiliki tanggung jawab besar menjaga harmoni agar pilar-pilar kebangsaan tetap kokoh berdiri,” ujarnya.
Dalam arahannya, gubernur menekankan tiga fokus utama yang harus menjadi ruh pergerakan DAD ke depan.
Pertama, DAD diminta fokus pada penanganan dan pencegahan konflik di tengah masyarakat. Ia menegaskan DAD harus menjadi lembaga yang proaktif, bukan reaktif, dengan mampu mendeteksi sejak dini potensi konflik sebelum berkembang menjadi sengketa yang lebih besar.
Menurutnya, penyelesaian persoalan di masyarakat harus mengedepankan dialog dan musyawarah, dengan lembaga adat hadir sebagai jembatan yang netral, adil, dan terpercaya.
Kedua, penguatan kearifan lokal sebagai bagian dari instrumen hukum, moral, dan pendidikan. Agustiar menyebut falsafah Huma Betang yang menjunjung kebersamaan, toleransi, dan gotong royong harus terus diwujudkan dalam kehidupan masyarakat.
Ia juga meminta DAD memastikan pembangunan ekonomi dan investasi yang masuk ke Kalimantan Tengah tetap berjalan selaras dengan penghormatan terhadap hak-hak adat dan pelestarian budaya lokal.
Selain itu, perhatian terhadap generasi muda dinilai sangat penting, salah satunya melalui penerapan muatan lokal berbahasa Dayak di sekolah-sekolah sebagai langkah menjaga keberlangsungan bahasa daerah.
“Ini langkah konkret agar bahasa Dayak tetap hidup, lestari, dan tidak hilang ditelan zaman,” katanya.
Ketiga, DAD dan BATAMAD diminta terus memperkuat peran sebagai mitra strategis pemerintah daerah dan aparat keamanan melalui koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
Menurut Agustiar, sinergi tersebut penting untuk menjaga harkat dan martabat masyarakat adat Dayak, melestarikan adat istiadat, serta menjaga keamanan dan ketertiban di Kalimantan Tengah.
Ia berharap seluruh pengurus yang baru dilantik dapat terus solid, berintegritas, dan bersinergi dengan pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum demi mewujudkan Kalimantan Tengah yang semakin berkah, maju, dan sejahtera.
“Dengan prinsip melayani masyarakat adat Dayak, marilah kita menjaga hubungan antar pengurus yang sejuk, demokratis, dan penuh rasa kekeluargaan,” pungkasnya.
Pelantikan tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman tentang penguatan program kependudukan dan pembangunan keluarga melalui integrasi nilai budaya lokal dan kearifan adat Dayak di Kalimantan Tengah.
